rajaseo

Jejak Politik Jokowi, Dibalik Cawe-Cawe Presiden yang Kontroversial

25 Sep 2023  |  142x | Ditulis oleh : Admin
Jejak Politik Jokowi, Dibalik Cawe-Cawe Presiden yang Kontroversial

Dalam dunia politik, tiada masa jabatan yang tak berakhir. Bahkan bagi sosok sekelas seorang presiden, saat masa kepemimpinannya berakhir, terpilihnya penerusnya menjadi prioritas utama. Namun, seringkali kita menyaksikan bagaimana beberapa pejabat negara, termasuk presiden sendiri, terlibat dalam permainan politik yang kompleks, yang dikenal dengan istilah "cawe-cawe," yang sejalan dengan kiprah mereka selama masa jabatannya.

Namun, tahukah Anda bahwa di balik aksi mereka ini tersimpan berbagai maksud tersembunyi yang mungkin tidak selalu jujur dan transparan? Ada spekulasi bahwa tindakan cawe-cawe ini bisa menjadi sarana untuk menutupi jejak kejahatan, mengatur pemilihan penerus mereka, mempertahankan kekuasaan, melindungi bisnis dan kelompok pendukungnya, atau bahkan membawa keluarga mereka ke panggung politik. Mari kita telusuri lebih jauh fenomena ini.

Menutupi Kejahatan

Tak jarang pejabat negara mencari pemimpin selanjutnya untuk menyelamatkan diri dari jejak kejahatan atau kasus korupsi yang telah menghantui mereka selama masa jabatan. Dengan memastikan pemimpin baru adalah 'orang mereka,' mereka berharap bisa menghindari penyelidikan lebih lanjut.

Mengatur Penerus yang Loyal

Terkadang, pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan penerus mereka agar mendukung calon yang akan menjadi "boneka" mereka. Dengan cara ini, mereka bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa perlu secara resmi berkuasa.

Mempertahankan Kekuasaan

Beberapa pejabat negara cemas akan kehilangan pengaruh setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin selanjutnya yang bisa mereka kendalikan, mereka berharap bisa mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan.

Perlindungan Bisnis dan Pendukung

Pejabat yang memiliki bisnis atau ikatan dengan kelompok ekonomi tertentu ingin memastikan bahwa pemimpin selanjutnya tidak akan mengancam bisnis mereka atau mengungkap praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu, presiden dan para pejabat mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.

Keluarga dalam Politik

Dalam beberapa kasus, pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dunia politik dengan mendukung mereka sebagai pemimpin selanjutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga. Contohnya adalah anak dan menantu Presiden Jokowi yang menjabat sebagai walikota saat ini. Ini mungkin menjadi alasan di balik perannya dalam cawe-cawe pemilihan presiden berikutnya.

Sementara mencari pemimpin selanjutnya adalah bagian yang sah dalam sistem politik Indonesia, kita harus selalu waspada terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di baliknya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemungkinan maksud tersembunyi, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin selanjutnya.

Tindakan Presiden Jokowi dalam cawe-cawe saat ini memunculkan pertanyaan tentang niat dan tujuannya, yang mungkin lebih terkait dengan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru tetap berjalan dengan keterlibatan besar Tenaga Kerja Asing (TKA) China. Hal ini disebabkan oleh penyewaan tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun, sementara rakyat Indonesia harus membayar sewa untuk pengerjaan proyek IKN kepada negara China.

Syarat tambahan yang mewajibkan warga Indonesia untuk mempelajari bahasa Mandarin di sekolah-sekolah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Dengan alokasi tanah yang begitu besar, proyek ini dapat menampung hingga 100 juta warga negara China. Kekhawatiran pun muncul terkait potensi eksklusi suku Dayak dan kelompok pribumi lainnya, mirip dengan apa yang terjadi pada suku Aborigin di Australia. Selain itu, jika masa sewa selama 190 tahun terpenuhi, status kewarganegaraan Indonesia bisa menjadi pertanyaan serius. Secara keseluruhan, situasi ini menggugah keraguan tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia.

Baca Juga: